PTPP Garap Tiga Proyek di IKN Senilai Rp3,51 Triliun
PTPP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan integrasi infrastruktur kawasan.
Baca juga: PTPP Beberkan Strategi Konstruksi Efektif dan Tepat Waktu
Ketiga, pembangunan gedung Lembaga DPD RI senilai Rp1,48 triliun.
Pada proyek yang dikerjakan melalui konsorsium ADHI–PP–Penta Rekayasa, PTPP memegang porsi pekerjaan terbesar yaitu 48,5 persen, menjadikannya mitra utama dalam pembangunan gedung kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau dan infrastruktur kawasan berkelanjutan.
PTPP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa seluruh proyek IKN yang dikerjakan PTPP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15 persen dan retensi 5 persen, sekaligus menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain (Design & Build), serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.
Selain itu, keterlibatan perusahaan dalam tiga proyek kelembagaan negara ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung Asta Cita pemerintah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern, dan memperkuat pembangunan infrastruktur nasional yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
“Pengerjaan tiga proyek besar ini adalah langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,” kata Joko dalam keterangan tertulis dikutip Senin, 8 Desember 2025.
Dengan dimulainya pembangunan tiga fasilitas kelembagaan negara ini, PTPP mempertegas posisinya sebagai kontraktor nasional unggulan dan pemain kunci dalam pembangunan IKN.
Baca juga: Update Rusun IKN 2025, PTPP: Ramah Lingkungan
Kehadiran PTPP di proyek-proyek strategis ini memperkuat kontribusi perusahaan terhadap percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, sekaligus membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
Ibu Kota Politik